Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat Rapat Paripurna. Foto: Jaka/rni

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memastikan, meski sudah mendekati Pemilihan Umum  (Pemilu) 17 April 2019, namun kinerja DPR RI tidak akan surut. Menjelang penutupan Masa Persidangan IV pada awal April 2019, DPR RI sudah menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

“Selain itu, RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang saat ini dibahas di Komisi VIII juga sudah memasuki babak akhir. Kita harapkan pekan ini akan selesai, karena semua pembahasan antara DPR dengan Pemerintah sudah menemui titik temu. Hanya menunggu ketuk palu di Komisi VIII, untuk dilanjutkan ke Rapat Paripurna penutupan masa sidang nanti," ujar Bamsoet, sapaan akrabnya, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2019). 

Legislator dapil Jawa Tengah VII ini menjelaskan, selain RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, DPR RI sebenarnya juga menargetkan penyelesaian RUU tentang Perkoperasian, RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, RUU tentang Ekonomi Kreatif, RUU tentang Kewirausahaan Nasional dan RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

"Namun penyelesaian berbagai RUU tersebut terkendala karena ketidakhadiran Pemerintah dalam rapat kerja dengan komisi terkait di DPR RI. Misalnya pada RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang terkendala karena Kepala Badan Karantina Pertanian jarang hadir dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI," jelas Bamsoet.

Selain itu, politisi Partai Golkar ini menambahkan, hal serupa juga terjadi dalam pembahasan RUU Kewirausahaan Nasional. Bahkan dalam rapat konsultasi pada Desember 2018 antara Pimpinan DPR RI dengan Menteri Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Menteri Perindustrian, dan Menteri Hukum dan HAM guna mempercepat pembahasan RUU Kewirausahaan Nasional, para menteri tersebut tidak hadir.

"DPR RI tidak bisa sendirian dalam menyelesaikan RUU, dibutuhkan kerja sama dari Kementerian dan lembaga negara. Padahal, para anggota DPR di berbagai Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan ingin memaksimalkan masa sidang ini untuk tetap produktif menghasilkan RUU yang berkualitas. Semangat DPR RI ini harus juga disambut baik oleh Pemerintah Pusat," tegas Bamsoet. (pun/sf)